Saham Farmasi Lokal Memasuki 2011 : Kinerjanya Masih Belum Membaik

Industri farmasi harus pintar menciptakan terobosan dengan produk-produk lebih inovatif. Tentunya dengan menekan biaya pengeluaran untuk membukukan laba yang lebih tinggi.


Analis Indo Premier Securities, Ikhsan Binarto mengatakan aspek fundamental menghambat perusahaan sektor farmasi. Termasuk laporan keuangan dan kurang reaktif pada pasar. “Pasar hanya akan melihat performa perusahaan yang bagus, emiten berkinerja bagus akan sangat dicari orang,” katanya.


Ikhsan mencontohkan, hingga saat ini, produsen farmasi yang sudah bisa berinovasi sehingga dapat memperbaiki kinerja keuangannya adalah PT Kalbe Farma (KLBF). Kalbe banyak menciptakan produk suplemen, seperti Extra Joss. Produk itulah sebuah emiten dilihat perform dan inovatif.

Per September lalu, kas dan setara kas akhir Kalbe periode 2010 naik menjadi Rp 1,57 triliun dibanding periode yang sama 2009 sebesar Rp1,22 triliun. Pada awal tahun lalu, Kalbe juga mengalokasikan capex sebesar Rp650 miliar.


Dana itu sebagian besar akan dialokasikan untuk pembangunan pabrik, pengembangan jaringan distribusi, mengembangkan perangkat teknologi informasi dan riset.

Berdasar data penutupan perdagangan di pasar bursa lalu, hanya PT Kimia Farma Tbk dan PT Indo Farma Tbk yang mengalami kenaikan signifikan. Kimia Farma naik 16 poin atau 12,03% dari pembukaan menjadi 149 poin sedangkan Indo Farma naik 3 poin atau 4,17% menjadi 75 poin.

Selain itu ketiga saham farmasi lainnya, PT Darya Varia Tbk stagnan pada 1.000 poin, PT Kalbe Farma Tbk stagnan pada 2.850 poin dan PT Merck Tbk stagnan pada 94.000 poin. Kondisi selebihnya, masih sama dengan tidak ada pergerakan saham.

Analis Trimegah Securities Handy Hutajaya menilai ditengah kondisi membaiknya iklim ekonomi Indonesia, saham farmasi harusnya mampu naik signifikan.Padahal pemerintah telah merevisi besaran anggaran anggaran kesehatan dengan alokasi minimal sebesar 5% dari Gross Domestic Bruto (GDP).

Selain itu, pembiayaan pembelian produk farmasi juga ditunjang dengana anggaran pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% GDP.

“Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik,” katanya. (erw)


-------------------------------------------------------------------------
 

Top Ad 728x90