Dua perusahaan farmasi milik negara PT Indofarma dan PT Kimia Farma, menaikkan anggaran belanja modal
secara signifikan di tahun ini (2013) untuk ekspansi produksi guna mendukung pelaksanaan
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada 2014. Belanja modal Indofarma tahun
ini naik 90% dibanding tahun lalu, sementara belanja modal Kimia Farma
meningkat hingga 300%.Corporate Secretary Indofarma, Dian Shinta Dewi menuturkan penambahan kapasitas juga dilakukan untuk meningkatkan mutu obat generik Indofarma, agar sesuai dengan persyaratan obat generik dalam SJSN. "Ekspansi produksi dilakukan bertahap dan sudah dimulai sejak awal kuartal I tahun ini," kata Dian kepada wartawan.
Penambahan kapasitas juga sebagai langkah revitalisasi fasilitas produksi obat generik Indofarma yang telah beroperasi sejak 1989. "Revitalisasi juga bagian dari fokus kami di bisnis obat generik," tambah Dian.
Perseroan telah menerbitkan surat utang jangka menengah (medium term noted/MTN) senilai Rp 120 miliar pada akhir 2012. Hasil penerbitan surat utang akan digunakan untuk modal kerja dan memperkuat kas perseroan tahun ini.
"Anggaran untuk modal kerja tahun ini digunakan oleh entitas induk dan anak usaha Indofarma," ujar Dian. Di entitas induk, anggaran modal kerja antara lain digunakan untuk pengembangan produk baru.
Kimia Farma menganggarkan dana belanja modal sebesar Rp 660 miliar tahun
ini. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 400 miliar-Rp 500 miliar di antaranya
dialokasikan untuk pembangunan pabrik obat di lahan milik perseroan di Jakarta."Kapasitas produksi ditargetkan bertambah 3 kali lipat dari yang ada saat ini sebesar 2,3 miliar tablet per tahun, jika pabrik baru beroperasi," kata Rusdi Rosman, Direktur Utama Kimia Farma. Perseroan akan menerbitkan emisi obligasi senilai maksimum Rp 400 miliar untuk ekspansi pabrik tahun ini.
Selain untuk membangun pabrik, dana belanja modal tahun ini juga untuk pengembangan klinik dan apotek. "Perseroan berencana membuka 100 unit klinik dan 50 apotek baru di tahun ini," kata Rusdi.
Dia menjelaskan investasi untuk mendirikan satu klinik berkisar Rp 200 juta-Rp 300 juta. Sementara pembukaan apotek membutuhkan investasi sebesar Rp 30 miliar-Rp 40 miliar. "Ekspansi klinik dan apotek juga untuk mendukung pertumbuhan penjualan tahun ini," tutur Rusdi.
Kesiapan Ekspansi
Kementerian Kesehatan menilai industri farmasi di Indonesia telah siap menghadapi pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada 2014, menurut Kementerian Kesehatan. Kesiapan tersebut dilihat dari ekspansi produksi yang dilakukan.
"Kementerian Kesehatan melihat kemampuan dan fasilitas produksi yang dimiliki oleh 60 produsen obat generik siap untuk mendukung ketersediaan obat generik dalam pelaksanaan SJSN," kata Maura Linda Sitanggang, Dirjen Binfar dan Akes Kemenkes.
Saat ini, 95% kebutuhan obat generik nasional dipasok oleh industri farmasi dalam negeri. Pemerintah berencana menggunakan obat generik dalam program SJSN karena harganya lebih murah dibanding obat branded.
Potensi pertumbuhan pasar obat generik dan alat kesehatan diperkirakan mencapai Rp 9,2 triliun seiring peningkatan permintaan dengan adanya program pemerintah berupa SJSN pada 2014.
Dengan program SJSN yang akan dimulai pada awal 2014, masyarakat golongan menengah-bawah dapat meningkatkan konsumsi obat terutama generik dengan bantuan pemerintah. Potensi pertumbuhan generik sebesar Rp 9,2 triliun itu didapat dari proyeksi pertambahan jumlah penduduk sebesar 119,2 juta jiwa yang akan di-cover asuransi kesehatan. (erw)
