Ketua Umum GP Farmasi Indonesia (2007 - 2011)
Apa yang telah disampaikan oleh Presiden SBY merupakan jawaban atas keluhan kita, seperti kebijakan menekan harga, tetapi juga menjawab keluhan masyarakat seperti tingginya harga obat. Disini pemerintah menilai kita telah melakukan penetapan harga yang berlebihan sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan akses obat yang murah.
Disamping itu pula pemerintah selama ini menyoroti biaya promosi obat yang terlalu besar khususnya pada obat ethical, terkait dengan kerjasama peresepan obat dengan dokter.
Tetapi kita tidak bisa memungkirinya bahwa beberapa pelaku usaha telah melakukan praktek binis yang tidak etis, yang harus segera kita perbaiki bersama.
Kalau ada pertanyaan mengenai persepsi dunia usaha dengan persepsi pemerintah, tentu saja tidak akan sama. Walaupun pemerintah mengatakan dengan lugas bahwa perusahaan harus tetap hidup karena akan menguntungkan dari sisi
pajak, tapi dalam kacamata pemerintah, the most important one adalah rakyat.
pajak, tapi dalam kacamata pemerintah, the most important one adalah rakyat.
Artinya kalau kita pakai kacamata rakyat lalu duduk di pemerintahan tentu saja apa yang diributkan rakyat soal harga obat itu selama ini tidak salah. Sebab pada saat kita berlaku sebagai rakyat atau duduk di legislatif sebagaimana saat ini, terlepas saya memahami soal farmasi, saya bisa melihat, bahwa industri luar biasa mengambil keuntungan. Saya juga merasakan berat manakala pergi berobat dan biayanya tidak ditanggung oleh perusahaan atau asuransi.
Kenyataannya biaya obat tidak cukup dengan 20 ribu saja. Kalau saya hitung-hitung biaya dokter saat ini sekitar 150 ribu rupiah, belum termasuk biaya obat yang sedikitnya 200 ribu rupiah termasuk brand generik lokal. Lantas bagaimana untuk ukuran rakyat di bawah?
Pemerintah bertindak mengendalikan harga, karena mau tidak mau harus dilakukan, karena dengan begitu kita industri akan menekan biaya-biaya yang tidak perlu yang membuat harga melambung tinggi.
Sebagai Ketua GP Farmasi, saya melihat bahwa di republik ini memberi akses obat kepada masyarakat bawah harus dilakukan dengan cara yang bijak dan dilakukan dengan melibatkan peran serta seluruh elemen dari Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Kementrian BUMN, Ristek, Departemen Kesehatan, dan pihak-pihak lainnya, karena ukuran keberhasilannya bahwa bidang usaha farmasi harus hidup dan rakyat juga bisa memperoleh biaya kesehatan yang benar-benar terjangkau.
Kalau dengan cara pemerintah saat ini dengan melakukan pengendalian harga, melakukan impor obat saya pikir itu tidak cukup bijak, malah justru kedepan memberi dampak yang lebih buruk bagi industri dan masyarakat di Indonesia.
Tentu kita di GP Farmasi juga tak bisa tinggal diam. Sudah waktunya kita melakukan pengkajian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana kita melakukan kegiatan usaha dan bagaimana dalamnya permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kajian ilmiah yang komprehensif akan sangat berguna bagi kita untuk bisa melihat dengan benar keberadaan kita saat ini baik dalam memberi kontribusi kepada masyarakat maupun sebagai bidang usaha yang harus survive menghadapi tantangan di masa mendatang.
Kedepan trennya pemerintah akan lebih berpihak kepada rakyat, kita bisa lihat dari setiap kebijakan yang ada merupakan kebijakan populis. Kebijakan pemerintahan senantiasa pro rakyat, karena pemerintah selama ini tidak pro rakyat.
Tentu saja pengkajian tersebut sebagai modal kita untuk secara lebih proaktif melakukan pendekatan-pendekatan kepada semua pihak yang terlibat dalam aspek ekonomi dan kemanusiaan di lingkungan regulator. Untuk itu kita perlu energi yang besar.
Jadi industri harus mau berubah, karena pemerintah sudah berubah dan kita bisa melihat tren-nya kedepan pemerintah tidak akan melunak kepada kepentingan bisnis semata, karena saat ini kebutuhan rakyat sudah tidak bisa ditunda lagi.
Kalaupun dari hasil kajian itu nantinya harus dilakukan perubahan-perubahan di lingkungan usaha farmasi, kita serahkan saja kepada pemerintah melakukan itu, kita tak bisa lakukan apa-apa. Kita percayakan kepada pemerintah untuk melakukannya dengan ukuran keseimbangan kedua aspek bisnis dan kemasyarakatan.
Menyeimbangkan kedua aspek itu tentu saja berat untuk mencari titik temunya. Kita tak bisa lagi melakukan hal-hal yang seperti biasa kita lakukan seperti debat yang tanpa landasan data ilmiah yang jelas dan mendalam. Ini adalah perubahan besar harus diantisipasi dengan cara yang berbeda dan tidak bisa tanggung-tanggung melaksanakannya.
