Ini tidak lepas dari tidak adanya Health financing system, seperti asuransi kesehatan nasional, aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terbatas, kurangnya tenaga dokter, fasilitas kesehatan, dsb. Oleh karena itu perlu segera ditemukan wayout-nya terutama dalam hal membangun health financing system yang tepat, sehingga dapat mengurangi biaya kesehatan dari out of pocket.
Memang prosedur switching cukup kompleks, karena itu GPFI bekerjasama dengan Nicholas Hall, konsultan yang memiliki reputasi dan data yang lengkap tentang kemajuan pasar OTC di dunia. Ini upaya awal kami untuk bisa meyakinkan BPOM dan Kementerian Kesehatan menerima usulan penambahan daftar obat-obat OTC dan membuka akses obat-obat tersebut untuk tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
Tentu BPOM secara prosedur harus menilai obat-obat yang akan diusulkan itu dengan saksama dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. BPOM juga perlu meminta saran kepada para dokter agar sasaran dari switching ini dapat tercapai yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Untuk hal-hal yang akan diinformasikan kepada konsumen beserta dosis, efek samping, cara pemakaian dsb, tentu juga harus dikonfirmasikan dengan laporan-laporan WHO yang memonitor efek samping obat di seluruh dunia agar tidak membahayakan pasien.
Dengan kata lain calon obat-obat OTC itu benar-benar aman dan efek sampingnya terkontrol. Di negara-negara maju, biasanya Switching Rx-0TC diperjuangkan oleh originator, sebagai penemunya mereka yang paling tahu mengenai obat mereka. Tapi di Indonesia upaya seperti ini tidak banyak terlihat sehingga dalam hal switching ini kita tertinggal jauh.
Mengapa baru saat ini gagasan itu muncul?
Sebenarnya gagasan ini pernah dilakukan secara sporadis oleh GPFI di masa lalu, tetapi tidak pernah ada kelanjutan menjadi program yang sukses. Munculnya kembali gagasan ini terutama untuk meng-counter adanya anggapan bahwa harga obat terlalu mahal dan industri mengambil profit margin terlalu besar.
Kami telah lama memperjuangkan adanya health financing system yang sesuai untuk Indonesia dalam rangka meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia dan memperjuangkan pelaksanaaan SJSN secepatnya agar akses untuk pemeliharaan kesehatan di Indonesia semakin menyentuh masyarakat luas.
Menurut Anda bagaimana kesiapan Pemerintah untuk melakukan Switching ini?
Kalau saya melihat, pemerintah dalam hal ini BPOM, sebenarnya mereka selalu memonitor perkembangan dunia dalam hal Switching Rx ke OTC dan menurut keterangan yang saya peroleh sudah banyak molekul-molekul yang bisa diterima dan diloloskan, tetapi berhubung ijin untuk switching ini adalah wewenang Kementerian Kesehatan bukan BPOM maka prosesnya lebih kompleks daripada ijin registrasi obat.
Tetapi saya berharap pada tahap awal agar BPOM bisa menerima masukan itu dan mengkaji dari pengalaman originator dari obat yang diusulkan tersebut dalam aspek keamanan dan ketepatan penggunaan obat, disamping bekerja sama dengan WHO. Saya juga menghimbau agar GPFI bekerjasama dengan IPMG untuk membantu BPOM mempersiapkannya agar usulan proyek ini kepada pemerintah dapat direalisasi dengan tahapan-tahapan yang sistematis.
Artinya, apakah Switching Rx ke OTC akan cukup mudah atau sulit dilaksanakan?
Yang namanya tantangan, tentunya tidak mudah, dan tidak setiap molekul Rx yang diusulkan dapat disetujui meskipun di luar negeri molekul tersebut telah 'di-OTC-kan'. Pemerintah akan mempertimbangkan banyak aspek, seperti kebutuhan obat di masyarakat, keamanan dan efektivitas obat itu, termasuk sosial ekonomi pada obat. Dan yang terpenting adalah impact dari switching ini terhadap kesehatan masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi biaya pengobatan secara umum. Karena itu dalam projek switching Rx-OTC diperlukan pengetahuan yang baik dari masyarakat tentang obat, pengobatan dan kesehatan.
Apalagi bila switching ini ingin dilaksanakan sekaligus pada banyak molekul Rx, tentu akan ada banyak faktor lain yang juga perlu diperhatikan termasuk cost benefit.
| previous | next |
Memang prosedur switching cukup kompleks, karena itu GPFI bekerjasama dengan Nicholas Hall, konsultan yang memiliki reputasi dan data yang lengkap tentang kemajuan pasar OTC di dunia. Ini upaya awal kami untuk bisa meyakinkan BPOM dan Kementerian Kesehatan menerima usulan penambahan daftar obat-obat OTC dan membuka akses obat-obat tersebut untuk tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
Tentu BPOM secara prosedur harus menilai obat-obat yang akan diusulkan itu dengan saksama dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. BPOM juga perlu meminta saran kepada para dokter agar sasaran dari switching ini dapat tercapai yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Untuk hal-hal yang akan diinformasikan kepada konsumen beserta dosis, efek samping, cara pemakaian dsb, tentu juga harus dikonfirmasikan dengan laporan-laporan WHO yang memonitor efek samping obat di seluruh dunia agar tidak membahayakan pasien.
Dengan kata lain calon obat-obat OTC itu benar-benar aman dan efek sampingnya terkontrol. Di negara-negara maju, biasanya Switching Rx-0TC diperjuangkan oleh originator, sebagai penemunya mereka yang paling tahu mengenai obat mereka. Tapi di Indonesia upaya seperti ini tidak banyak terlihat sehingga dalam hal switching ini kita tertinggal jauh.
Mengapa baru saat ini gagasan itu muncul?
Sebenarnya gagasan ini pernah dilakukan secara sporadis oleh GPFI di masa lalu, tetapi tidak pernah ada kelanjutan menjadi program yang sukses. Munculnya kembali gagasan ini terutama untuk meng-counter adanya anggapan bahwa harga obat terlalu mahal dan industri mengambil profit margin terlalu besar.
Kami telah lama memperjuangkan adanya health financing system yang sesuai untuk Indonesia dalam rangka meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia dan memperjuangkan pelaksanaaan SJSN secepatnya agar akses untuk pemeliharaan kesehatan di Indonesia semakin menyentuh masyarakat luas.
Menurut Anda bagaimana kesiapan Pemerintah untuk melakukan Switching ini?
Kalau saya melihat, pemerintah dalam hal ini BPOM, sebenarnya mereka selalu memonitor perkembangan dunia dalam hal Switching Rx ke OTC dan menurut keterangan yang saya peroleh sudah banyak molekul-molekul yang bisa diterima dan diloloskan, tetapi berhubung ijin untuk switching ini adalah wewenang Kementerian Kesehatan bukan BPOM maka prosesnya lebih kompleks daripada ijin registrasi obat.
Tetapi saya berharap pada tahap awal agar BPOM bisa menerima masukan itu dan mengkaji dari pengalaman originator dari obat yang diusulkan tersebut dalam aspek keamanan dan ketepatan penggunaan obat, disamping bekerja sama dengan WHO. Saya juga menghimbau agar GPFI bekerjasama dengan IPMG untuk membantu BPOM mempersiapkannya agar usulan proyek ini kepada pemerintah dapat direalisasi dengan tahapan-tahapan yang sistematis.
Artinya, apakah Switching Rx ke OTC akan cukup mudah atau sulit dilaksanakan?
Yang namanya tantangan, tentunya tidak mudah, dan tidak setiap molekul Rx yang diusulkan dapat disetujui meskipun di luar negeri molekul tersebut telah 'di-OTC-kan'. Pemerintah akan mempertimbangkan banyak aspek, seperti kebutuhan obat di masyarakat, keamanan dan efektivitas obat itu, termasuk sosial ekonomi pada obat. Dan yang terpenting adalah impact dari switching ini terhadap kesehatan masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi biaya pengobatan secara umum. Karena itu dalam projek switching Rx-OTC diperlukan pengetahuan yang baik dari masyarakat tentang obat, pengobatan dan kesehatan.
Apalagi bila switching ini ingin dilaksanakan sekaligus pada banyak molekul Rx, tentu akan ada banyak faktor lain yang juga perlu diperhatikan termasuk cost benefit.
